Tri
Bandar Lampung - Pengelolaan keuangan di pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dinilai baik dan tepat sasaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat menuai banyak pujian dan apresiasi, baik dari organisasi yang mengatasnamakan Lembaga Aliansi Tunas Lampung (ATL), Lampung Corruption Watch (LCW), serta warga kota Bandar Lampung.
Ketua Aliansi Tunas Lampung (ATL), Yusantri memuji kinerja BPKAD Provinsi Lampung, mengingat (Organisasi Perangkat Daerah) OPD tersebut dianggap bisa mengelola keuangan dengan baik.
"Pengelolaan keuangan baik dan tepat sasaran, terbukti dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan pencapaian tersebut merupakan campur-tangan dari BPKAD pemprov tentunya, " ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Lampung Corruption Watch (LCW), Juendi Leksa Utama. Ia menilai pembangunan di provinsi Lampung telah mencapai hampir 90 persen.
"Terlihat dari pembangunan infrastruktur jalan di seluruh provinsi Lampung, penurunan angka kemiskinan, inflasi stabil, para petani dipermudah segala urusannya, seperti pupuk dan lain-lain, melalui aplikasi digital yakni Kartu Petani Berjaya atau disebut e-KPB, dan lain-lain, "
"Semua itu tentu saja berkaitan erat dengan BPKAD Provinsi, dan saya sangat mengaprsiasi BPKAD atas keberhasilannya mengelola keuangan yang ada di provinsi Lampung, dan semoga ke depan lebih baik lagi dari sebelumnya, " paparnya.
Sementara, Warga Sukarame Bandar Lampung, Agustinus menilai provinsi Lampung dari tahun ke tahun semakin baik.
"Pembanguan di segala bidang, baik itu infrastruktur jalan, peningkatan taraf hidup petani, peternak, bahkan para pelaku UMKM dipermudah untuk mengurus surat izin, dan lain-lain, dan BPKAD lah yang mengelola itu semua agar provinsi Lampung ini menjadi lebih baik dan lebih maju di segala bidang, BPKAD sukses mengelola keuangan dengan baik, bravo untuk BPKAD, " pungkasnya. (red)
Chandra Saputra 
